Skip to content

pengertian kebebasan pers

December 2, 2012

Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 didalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kebebasan pers sebagai perwujudan dari kebebasan berbicara kebebasan berekspresi memang mempunyai makna yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pemerintahan maupun kecerdasan masyarakatnya sendiri. Dengan kebebasan pers, pemerintah dan rakyat dapat mengetahui berbagai peristiwa atau realitas yang sedang terjadi, maupun berbagai pendapat dan argumentasi yang acap kali saling bertentangan. Melalui kebebasan pers, komunikasi politik yang berupa kritikan kepada pejabat, instansi pemerintah, maupun institusi masyarakat sendiri dijamin oleh negara, tanpa takut ditindak. Memang kritikan acap kali dirasa tidak menyenangkan bagi penerima kritik. Kebebasan pers juga menjamin semakin terpenuhinya hak masyarakat untuk tahu terhadap berbagai peristiwa yang sedang terjadi    (theoharis, 1998:160 ). Pada hakikatnya hak masyarakat untuk tahu merupakan hal penting yang harus dipenuhi oleh media massa. Asumsinya, media massa ataupun pers merupakan institusi sosial yang dibentuk dan dihidupi oleh masyarakat penggunanya, karena itu sudah jamaknya jika media harus berorientasi memenuhi hak rakyat yang menghidupinya itu. Dalam hal ini media massa menjadi sarana manusia untuk memahami realitas. Dan gambaran tentang realitas ( virtual reality ) yang berasal dari informasi inilah yang nantinya mempengaruhi sikap dan perilaku mereka. Kalau informasi media yang diungkap media tidak utuh karena tidak adanya kebebasan pers, maka gambaran tentang realitas itupun akan bias, dan akhirnya sikap dan perilaku masyarakat pun akan keliru. Inilah yang kemudian memunculkan tuntutan adanya hak masyarakat untuk tahu, yang syaratnya adalah kebebasan pers tadi. Jika kebebasan pers mengalami tekanan, inforasi yang muncul di media massa bukan saja tidak transparan, tetapi juga informasi mengenai fakta fakta itu menjadi tidak lengkap ( premateur facts ).

Kebebasan pers juga berarti dibolehkannya mengungkapkan berbagai kritik terhadap institusi kekuasaan. Melalui kebebasan pers pemerintah senantiasa diawasi dan dikontrol, sehingga pemerintah pun menjadi semakin cerdas dan bijaksana. Kritik kritik itu menjadi masukan dan peringatan yang sangat fungsional bagi kekuasaan yang demokratis, sehingga diktum, power tends to corrupts, dapat dihindarkan dengan kontrok dan kritik yang terjadi karena kebebasan pers. Alhasil, kebebasan pers merupakan prasarat mutlak agar negri ini menjadi lebih baik, lebih demokratis, rakyatnya menjadi cerdas, dan pemerintahannya pun menjadi lebih arif dan bijaksana.

Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/ menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Maka dikenal adanya istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, jurnalistik pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan, majalah tengah bulanan dan sebagainya yang dikenal sebagai media cetak.

Hilangnya Departemen Penerangan dari peredaran dan percaturan pemerintahan Republik Indonesia ternyata telah memberi dampak yang sangat signifikan bagi dunia pers. Dampak yang paling nyata dan sangat dini’mati oleh banyak kalangan adalah kebebasan. Kebebasan dgn segala definisi dan penafsirannya juga segala keuntungan dan kerugiaannya. Hal mana kebebasan ini sangat sulit didapatkan pada masa pemerintahan sebelumnya. Mengharapkannya pada masa itu ibarat mimpi dan angan-angan. Maka tidaklah heran jika banyak jatuh korban akibat mencari kebebasan yang mereka inginkan. Namun kalau kita mau jujur sebenarnya ada beberapa keuntungan dan kebaikan dalam membatasi kebebasan pers pada masa lalu.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: